Masyarakat Sulit Dapatkan Informasi Penggunaan Dana BOS


JAKARTA–MI: Institut Studi Arus Informasi (ISAI) sejak 20 sampai 27 Oktober melakukan monitoring akses informasi seputar dana BOS ke beberapa lembaga yang terkait dengan pendanaan BOS .

Hasil monitoring itu menyebutkan ISAI tidak bisa memperoleh data dari Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sehingga tidak tahu apakah telah terjadi penyimpangan dana BOS atau tidak, demikian Koordinator Program ISAI Ahmad Faisol, di Jakarta, Kamis(30/10) .

Anggaran dana BOS untuk tahun 2008 naik Rp23,7 Triliun dari tahun sebelumnya Rp11,2 Triliun. Banyak pihak mengkhawatirkan apakah dana tersebut benar-benar dialakosikan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar.

Salah satu prasyarat untuk menciptakan transparansi penggunaan dana BOS ini jika masyarakat dapat mengakses informasi seputar penggunaan dana BOS. Dengan begitu masyarakat dapat berpartisipasi melakukan kontrol atas penggunaan dana BOS.

Berkenaan dengan akses mendapatkan informasi yang dijamin oleh UU No.14 Tahun 2008 yang baru berlaku 2010 .

“Dari temuan-temuan kami mengimbau semua pihak untuk memantau penggunaan dana BOS. Masyarakat dapat meminta informasi penggunaan dana ini baik ke Depdiknas, Dinas Pendidikan maupun sekolah yang bersangkutan,” ujar Koordinator Program ISAI Ahmad Faisol.

Sementara itu Jimmy Paat dari Koalisi Pendidikan juga menemukan adanya informasi-informasi yang tidak transparan yang seharusnya masyarakat bisa dengan mudah mengetahuinya.

“Mengenai sertifikasi, kami menemukan bahwa kriteria penilaian untuk mendapatkan sertifikasi tidak pernah dibeberkan secara jelas, akibatnya guru yang lulus sertifikasi itu tidak tahu mengenai nilainya,” ujar Jimmy.

Sedang mengenai pelaksanaan BOS, di daerah Garut, Kupang dan Semarang menunjukkan semakin kecil pendapatan masyarakat maka semakin kecil pula mengakses informasi BOS. Sebaliknya semakin besar pendapatan, semakin besar kesempatan mengakses informasi. “Orang yang kaya itu bisa dapatkan informasi seputar BOS dari media massa,” katanya.

Dari situ terlihat bahwa pemerintah tidak terlalu memperhatikan masyarakat bawah. Seharusnya Departemen Pendidikan Nasional lebih gencar memberikan informasi kepada kalangan miskin melalui kepala sekolah-kepala sekolah di daerah-daerah. (Ant/OL-03)

Posted in Pendidikan
Archives
Categories
November 2008
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
SEO MONITOR
Blog Stats
  • 470,142 hits

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Join 5 other followers

%d bloggers like this: