Depdiknas Rekrut Tenaga Pengawas Untuk Tangani Anggaran


Jakarta ( Berita ) : Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2009 akan merekrut tenaga pengawas dari kalangan perguruan tinggi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengawasi penggunaan anggaran pendidikan yang meningkat.

“Kita menyadari bahwa program dan anggaran Depdiknas meningkat tajam. Bahkan dikatakan paling besar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga sudah dibahas dengan DPR untuk menaikkan jumlahnya menjadi minimal 1,5 kali. Mungkin juga lebih,” kata Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika di Jakarta, Jumat [17/10] .

Anggaran besar, menurut Dodi, harus diartikan sebagai tanggungjawab besar sehingga berbahaya jika tidak ada pengawasannya. “Apalagi jika tidak disertai dengan perubahan budaya dan tidak ada sistem pengadaan barang secara elektronik atau dibiarkan manual, bisa riskan sekali,” kata Dodi Nandika.

Anggaran besar itu, menurut Dodi, harus disertai perubahan budaya kerja, pengawasan, sistem dan prosedur yang ketat, serta rekrutmen tenaga-tenaga pengawas dari luar.

“Kita akan meningkatkan pengawasan dengan merekrut pengawas dari luar. Karena kalau dari dalam, tenaga yang ada sekarang ini sudah pas-pasan. Dengan anggaran yang besar kita tidak bisa lagi memakai tenaga yang ada seperti tahun sekarang. Jadi DPR sudah setuju tahun depan untuk meningkatkan pengawasan yang sangat signifikan,” tuturnya.

Rekrutmen pengawas tersebut akan dicari dari kalangan perguruan tinggi dan BPKP. “Jumlahnya belum pasti. Yang mengetahui persisnya Irjen,” katanya lalu menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan tindakan terhadap kasus-kasus penyelewengan yang terjadi di lingkungan Depdiknas. “Kami bersyukur, di tingkat Departemen penindakan itu sudah selesai. Ada yang sudah dipecat, ada yang dicopot jabatannya, ada yang diberhentikan. Bahkan ada sudah diproses hukum,” katanya.

Dodi menjamin penyelewengan-penyelewengan di lingkungan departemennya tidak ada lagi yang dibiarkan. “Ini satu hal yang bagus. Karena yang salah memang harus dihukum,” tegasnya.

Sementara sekolah-sekolah yang kedapatan menyelewengkan program-program departemen seperti penyelewengan penggunaan BOS, menurut Dodi, sekolah-sekolah itu bisa dikenakan sanksi administratif dan keuangan seperti dimasukan dalam daftar hitam.”Tapi dari sisi pidananya bukan tanggungjawab kami. Itu urusan polisi, kejaksaan dan lain-lain,” tandasnya. ( ant )

Posted in Pendidikan
Archives
Categories
November 2008
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
SEO MONITOR
Blog Stats
  • 470,031 hits

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Join 5 other followers

%d bloggers like this: