Dinas P dan K Siapkan Langkah


Radar Madiun
Yakin Tak Salahi Prosedur, Gunakan Junis dari Provinsi

MADIUN – Penetapan status tersangka kepala sekolah dan dua bendahara SMK Negeri 2 Kota Madiun dinilai janggal. Pasalnya, hingga penetapan status tersebut, Kepala SMK Negeri 2 Sumardiono mengaku tidak diberitahu secara formal. Baik melalui telepon maupun surat resmi. Selain itu, pihaknya juga hanya sekali dimintai keterangan tanpa ada berita acara pemeriksaan. ”Bagaimana bisa langsung ditetapkan tersangka kalau belum diperiksa dan pemberitahuan,” terang Sumardiono kepada Radar Madiun, kemarin (3/12).

Selain itu, pihaknya menilai langkah kejaksaan tersebut tebang pilih. Alasannya, di Kota Madiun terdapat 15 sekolah penerima BKSM. Namun, kenapa hanya SMKN 2 yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. ”Harusnya kejaksaan memeriksa seluruh sekolah dulu baru menyimpulkan ada tidaknya penyimpangan. Karena kami menggunakan juknis (petunjuk teknis, Red) yang sama,” papar Sumardiono.

Menurutnya, hampir semua sekolah penerima BKSM menggunakan juknis yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Sehingga, jika yang dilakukan SMKN 2 dinyatakan salah, maka semua sekolah se-Jatim juga sama. ”Juknis kita sama, jadi tentu pelaksanaannya juga sama. Jadi jangan menyudutkan SMKN 2 saja, kasihan guru dan siswa sekolah yang merasa tidak nyaman,” ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Gaguk Agus Ahmadi, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. Menurutnya, juknis semua sekolah penerima BKSM berasal dari provinsi. Dan semua sekolah di Jawa Timur termasuk Kota Madiun melaksanakan juknis tersebut. ”Saya yakin apa yang dilakukan SMKN 2 dan seluruh sekolah di Jatim tidak menyalahi prosedur. Karena juknisnya memang seperti itu,” tegasnya.

Gaguk mengaku sedang menyiapkan sikap secara kelembagaan terkait kasus tersebut. Hanya saja, dia masih enggan menjelaskan sikap apa yang akan mereka ambil. ”Tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya. Yang pasti kami dan kasek akan mengambil sikap,” tegasnya.

Sementara Kajari Madiun Mangiring Siahaan melalui jaksa Suyanto menyatakan penetapan status tersangka tidak harus melalui pemberitahuan yang bersangkutan. Menurutnya, penetapan tersebut didasarkan kajian tim jaksa atas penyelidikan yang dilakukan sebelumnya.

Selama penyelidikan, lanjut Suyanto, pihaknya memintai keterangan sekitar 15 orang yang terkait kasus itu. Diantaranya kasek, bendahara, dan siswa SMKN 2. ”Penyelidikan tetap akan kami kembangkan ke sekolah yang lain, termasuk kabupaten. Hanya saja karena yang sudah ada bukti dan fakta di SMKN 2 maka kami tindaklanjuti ini dulu. Tidak ada istilah tebang pilih itu,” terang Suyanto. (dhy)

Posted in Pendidikan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives
Categories
December 2008
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
SEO MONITOR
Blog Stats
  • 470,213 hits

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Join 5 other followers

%d bloggers like this: