BHP Dorong Internasionalisasi Pendidikan RI


Tokyo, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menegaskan sudah saatnya Indonesia melakukan “revolusi”..di sektor pendidikan tinggi dengan melakukan internasionalisasi pendidikan yang bisa memunculkan perguruan tinggi berkelas dunia melalui Badan Hukum Pendidikan.

“Jalan memunculkan perguruan tinggi berkelas internasional itu dilakukan lewat instrumen kebijakan berupa Badan Hukum Pendidikan (BHP), karena dengan demikian unvesitas bisa memacu diri untuk mengikuti standar pendidikan berkelas dunia,” kata Mendiknas di Tokyo, Ahad (1/02/2009), seperti dikutip Antaranews.com.

Mendiknas berada di Tokyo mendampingi Wapres Jusuf Kalla yang akan menerima penghargaan doktor kehormatan (honoris causa) dari Soka University.

Ia menyontohkan, dari tujuh perguruan tinggi negeri yang menjadi proyek percontohan kini sudah muncul universitas berkelas dunia, yaitu Universitas Indonesia (UI), ITB, IPB, UGM, Undip dan juga Unair.

Dengan demikian, kata Mendiknas, perguruan tinggi lainnya juga akan terdorong seperti itu, mengingat dimilikinya otonomi untuk meningkatkan kualitas tanpa harus membebani para mahasiswanya. Selain itu, bisa juga menarik para mahasiswa asing untuk belajar ke Indonesia mengingat standar kurikulumnya sudah mengacu pada pendidikan internasional.

“Saatnya Indonesia mengubah sistem pendidikan dengan BHP, maka akan mendorong juga perubahan kultur dunia pendidikan Indonesia yang `go global`,” katanya.

Seperti diketahui, DPR baru saja mengesahkan UU BHP pada Desember 2008 di tengah kritikan yang menyebutkan UU tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap konstitusi, yaitu amandemen UUD 45 dan konvensi-konvensi internasional yang mewajibkan negara menyelenggarakan pendidikan berkualitas bagi rakyat.

Penyusunan RUU BHP, dituding menggunakan pendekatan ekonomi `free market` yang menganalogikan lembaga pendidikan sebagai komoditas ekonomi.

Mendikans pun membantah tudingan tersebut, karena melalaui UU BHP, perguruan tinggi nasional dan lembaga pendidikan lainnya tetap harus menjadi lembaga nirlaba dan mencegah komersialisasi pendidikan.

“Lembaga pendidikan tetap boleh berusaha mengembangkan modalnya. Namun, hasil pengembangan usaha harus dikembalikan untuk pengembangan pendidikan, misalnya dipakai untuk menekan bayaran dari mahasiswa serta mengirim dosen kuliah lagi,” tandas dia. -TVOne-

Posted in Pendidikan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives
Categories
February 2009
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
SEO MONITOR
Blog Stats
  • 470,142 hits

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Join 5 other followers

%d bloggers like this: