UU BHP bukan Komersialisasi Pendidikan


SEMARANG–MI: Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) bukan upaya untuk menciptakan komersialisasi di bidang pendidikan.

BHP berprinsip nirlaba yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan, kata Mendiknas saat sosialisasi Kebijakan Pendidikan Gratis tahun 2009 dan Undang-Undang BHP di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Semarang, Selasa (17/2).

Kalaupun ada sisa hasil usaha (SHU), kata dia, akan ditanamkan kembali sebagai investasi.

Ia mengatakan, BHP pendidikan tinggi memang boleh melakukan investasi bermotif laba, tetapi seluruh keuntungan yang didapat harus dipergunakan untuk memperkuat kemandirian dan memajukan satuan pendidikan. “Bukan dilakukan untuk tujuan memperkaya diri,” katanya.

Oleh karena itu, kata Mendiknas, pungutan terhadap mahasiswa menjadi berkurang dan tidak boleh melebihi sepertiga biaya operasional pendidikan perguruan tinggi. “Kalau ada pihak yang menggunakan BHP dengan tujuan memperkaya diri akan dihukum lima tahun penjara dan denda Rp500 juta,” katanya.

Ia mengatakan, peserta didik miskin yang berprestasi juga mendapat jatah minimal 20 persen dalam penerimaan mahasiswa.

Selain itu, katanya, juga tidak identik dengan upaya liberalisasi pendidikan, karena di dalamnya tidak mengatur tentang kehadiran badan-badan asing dalam pendidikan di Indonesia.

Ia menjelaskan, meskipun diberlakukan otonomisasi dalam bidang pendidikan, pemerintah tidak akan lepas tangan terhadap pendidikan.

“Pemerintah dan pemda menjamin wajib belajar pendidikan dasar gratis pada BHP negeri dan menanggung biaya operasional wajib belajar pendidikan dasar pada BHP swasta,” katanya.

Pemerintah dan pemda juga menjamin seluruh biaya investasi ditambah sedikitnya sepertiga biaya operasional pendidikan menengah pada BHP negeri dan seluruh biaya investasi ditambah sedikitnya setengah biaya operasional pendidikan tinggi pada BHP negeri.

Mendiknas mengatakan, UU BHP justru memperlakukan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik secara dewasa dengan otonomisasi pendidikan. “Kalau ada pihak-pihak yang berkomentar atau menolak UU BHP sebaiknya membaca dulu UU BHP dengan seksama,” kata Mendiknas. (Ant/OL-01

Posted in Pendidikan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives
Categories
February 2009
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
SEO MONITOR
Blog Stats
  • 470,142 hits

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Join 5 other followers

%d bloggers like this: