68 Sekolah Kekurangan Dana Mayoritas Ada di Kawasan Kota


JEMBER – Dampak larangan sekolah untuk memungut sumbangan setelah alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) dinaikkan, mulai dirasakan sekolah. Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember mencatat, sedikitnya 68 lembaga SD dan SMP sudah menyatakan kekurangan dana jika hanya mengandalkan alokasi BOS.

Kadispendik Jember Achmad Sudiyono menyatakan, sedikitnya ada 13 SD dari 918 SD di Jember yang menyatakan kekurangan dana. Di jenjang SMP, ada 55 dan 85 SMP di Jember yang angkat tangan jika hanya mengandalkan BOS. “Total ada 68 SD dan SMP yang mengaku kekurangan dana,” ungkapnya.

Kekurangan dana itu diketahui dari rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) 2009 di masing-masing sekolah. “Kekurangan itu bisa diketahui dari RAPBS 2009 tiap sekolah,” ujarnya.

Sedangkan sekolah yang lain, lanjut Achmad, mengaku setelah ada kenaikan dana BOS, mencukupi untuk membiayai operasional sekolah tiap bulan. “Sekolah yang lain mengaku cukup. Itu tidak masalah,” tandasnya.

Seperti diketahui, Mendiknas menerbitkan surat edaran (SE) No 186/MPN/KU/2008 yang menetapkan kenaikan alokasi dana BOS 2009 dan larangan bagi sekolah-sekolah negeri untuk memungut sumbangan dari orang tua. Di lapangan, larangan untuk memungut sumbangan itu cukup menyulitkan sebagian sekolah.

Achmad menyatakan, tidak semua sekolah mampu membiayai operasionalnya hanya dengan BOS. Misalnya, sekolah-sekolah yang berstatus rintisan sekolah standard nasional (RSSN) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

Sebab itu, dispendik memberi sinyal untuk memberi kelonggaran pada beberapa sekolah untuk diperbolehkan memungut sumbangan dari wali murid. “Kalau tidak diberi kelonggaran sekolah, yang berstatus rintisan SSN kekurangan dana. BOS tidak cukup,” tegasnya.

Kalaupun akan menggantungkan APBD Jember, dia menyatakan, tidak semua kebutuhan sekolah tercukupi. Pasalnya, kemampuan APBD sangat terbatas. “APBD tidak akan mampu mencukupi kebutuhan semua sekolah SSN atau RSBI,” tukasnya.

Selain persoalan ketersediaan dana, APBD Jember belum bisa digunakan untuk menopang kekurangan biaya operasional sekolah karena SE Mendiknas 196 itu terbit setelah APBD 2009 disahkan dewan. Jika harus menunggu perubahan APBD, akan terlalu lama. “APBD sudah didok. Saat ini tidak mungkin bisa mengajukan dana lagi,” tuturnya.

Meskipun memberi kelonggaran untuk memungut sumbangan pada beberapa sekolah, Achmad mengajukan syarat. “Sekolah harus koordinasi dengan komite dan orang tua. Siswa yang tidak mampu, tidak boleh dimintai pungutan,” katanya. Pengelolaan sumbangan juga harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Ditanya soal rencana DPRD Jember konsultasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember terkait larangan Mendiknas itu, Achmad menyambut baik. Apalagi, tujuannya agar sumbangan itu tak dikategorikan sebagai pelanggaran. “Saya dukung langkah itu,” akunya. (aro/lie)

Posted in Pendidikan, Prestasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives
Categories
March 2009
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
SEO MONITOR
Blog Stats
  • 470,065 hits

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Join 5 other followers

%d bloggers like this: