Sanksi Tegas Sekolah Tarik Pungli BOS!


JEPARA – Masih adanya temuan sekolah dasar (SD) negeri yang melakukan pungutan liar (pungli), haruslah diperhatikan benar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Jepara. Jika perlu, SD tersebut harus diberi sanksi.

Inilah yang ditekankan Dewan Pendidikan Jepara (DPJ), yang memang prihatin dengan kondisi tersebut. Padahal saat ini, biaya operasional sekolah (BOS), sudah naik secara signifikan.

Kenaikan BOS tahun ini, untuk siswa SD/MI, naik menjadi Rp 397 ribu per siswa per tahunnya. Nilainya naik dari tahun lalu yang sebesar Rp Rp 254 ribu per siswa pertahunnya.

Sementara untuk anak SMP/MTs, biaya BOS naik dari Rp 354 ribu per siswa pe rtahun, menjadi Rp 570 ribu per siswa per tahun. “Kita minta Dikpora segera melakukan pengecekan ke sekolah negeri, baik SD atau MI, terkait pelaksanaan BOS. Terutama karena sudah ada kenaikan saat ini,” terang Ketua Komisi Kontrol DPJ, Alamsyah, kemarin (8/3).

Menurut Alamsyah, selain mengecek, dinas juga bisa memberikan edaran, yang di dalamnya memuat sanksi bagi sekolah yang melanggaran aturan. “Kita tidak ingin ada sekolah yang menarik pungutan tanpa dasar hukum,” tegasnya.

Sikap yang ditunjukkan DPJ ini, bermula dari surat yang masuk dari masyarakat, tentang adanya pungutan sebesar Rp 170 ribu di SD-SD di Jepara. Pungutan itu berlangsung pada tahun 2009 ini. Hanya saja, berdasarkan kesepakatan bersama, pungutan itu akhirnya dikembalikan kepada wali murid.

DPJ sendiri, menurut Alamsyah, sampai saat ini belum melihat aksi nyata Dikpora dalam menjalin koordinasi dan sosialisasi, mengenai pelaksanaan BOS. Bukan hanya itu, DPJ juga mendesak agar dilakukan pengawasan ketat kepada SD dan SMP negeri terkait pelaksanaan BOS.

“Makna kenaikan BOS sebesar 50 persen dan kenaikan gaji gaji guru PNS, adalah bagaimana di sekolah-sekolah negeri tidak ada pungutan. Karena kebutuhan mereka sudah dipenuhi pemerintah. Jadi sekolah harus memahami ini,” jelasnya.

Jika di lapangan ditemukan penyimpangan, DPJ meminta dinas tidak segan-segan menjatuhkan sanksi. Hal ini diperlukan agar memberikan efek jera kepada sekolah yang melakukan pelanggaran. “Selama ini yang terjadi, karena belum ada sikap tegas entah dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) maupun kebijakan lain, sehingga kesalahan dianggap angin lalu,” tuturnya.

Sementara itu, Nur Syufaan, sekretaris DPJ mengatakan, pungutan Rp 170 ribu itu sudah berdasarkan musyawarah yang dilakukan Komite Sekolah. Hasil dari keputusan itu kemudian disampaikan ke wali murid melalui surat. Pungutan itu sendiri, salah satunya diperuntukkan bagi sumbangan pengembangan institusi (SPI).

“Komite sekolah beranggapan, lewat surat dianggap sebagai bagian komunikasi. Sementara dari wali murid, ada yang mempertanyakan mekanisme lewat surat karena ada wali murid yang keberatan dengan pungutan tersebut,” ujarnya. (zis/mer)

Posted in Pendidikan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives
Categories
March 2009
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
SEO MONITOR
Blog Stats
  • 469,976 hits

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Join 5 other followers

%d bloggers like this: