Wajah Pendidikan di Hardiknas, Gratis dengan Banyak Pungutan


PADANG, METRO–Program pendidikan gratis 9 tahun yang dicanangkan pemerintah untuk pendidikan tingkat SMP ternyata belum sepenuhnya dirasakan para orang tua. Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk perlengkapan dan peralatan sekolah seperti baju sekolah, buku tulis dan biaya pembangunan, memberatkan orang tua siswa. Orang tua dari salah seorang siswa kelas 2 SMP 4 Padang “ZY” kepada koran ini, Senin (1/5) mengatakan, sewaktu anaknya masuk sekolah di SMP 4 dia harus mengeluarkan uang pendaftaran sebesar Rp 750 ribu.
“Uang pendaftaran itu digunakan untuk membeli baju Pramuka, baju seragam, baju olahraga dan baju muslim dengan total mencapai Rp 250 ribu. Di tambah uang pembangunan sebesar Rp 450 ribu,” keluhnya kepada koran ini, Jumat (1/5). Dijelaskannya, uang pembangunan tidak hanya dibayar pada awal masuk sekolah, tetapi juga ketika anaknya naik ke kelas II. Saat ini, sang anak yang sekarang duduk di bangku kelas II juga harus membayar uang pembangunan sebesar Rp 350 ribu. Selain itu, dia juga harus menyediakan biaya untuk perlengkapan buku tulis dan buku paket.

“Sekolah memang menyediakan buku pelajaran, tetapi jumlahnya terbatas dan tidak mencukupi untuk semua siswa. Anak saya sering tidak mendapat pinjaman buku di sekolah. Daripada pusing, anak saya dibelikan buku pelajaran, baik itu dari sekolah, maupun beli sendiri. Jika dihitung, biaya pengeluaran untuk buku, rata-rata bisa mencapai Rp 300 ribu per semester,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengakui harus mengeluarkan biaya uang kas anaknya sebesar Rp 2 ribu, dan uang komputer Rp 20 ribu per bulan. “Jika memang ada program pendidikan gratis, seharusnya bisa meringankan dan mengurangi biaya pendidikan masyarakat,” keluh ZY. Hal berbeda justru diungkapkan Yonisgrend, orang tua salah seorang murid SD 08 Ulak Karang, Aditya Ramadhan. Yonis menyebutkan, dirinya cukup puas dan merasa terbantu dengan program sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah.

Walaupun masih dibebankan biaya sekolah sebesar Rp 500 ribu untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah, Yonis tidak keberatan membayarnya. “Biaya tersebut digunakan untuk penyediaan baju seragam dan buku pelajaran. Setelah membayar uang tersebut, saya tidak lagi memikirkan uang SPP setiap bulannya, karena digratiskan. Saya cukup mengeluarkan uang untuk melengkapi perlengkapan sekolahnya setiap tahun, paling cuma biaya buku dan alat tulis,” ungkap Yonis.

Dana Terbatas

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Drs H Nur Amin MPd mengatakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan terdapat tiga item yang harus dikembangkan. Tiga item tersebut mencakup perluasan akses wajib belajar (Wajar), peningkatan mutu pendidikan, dan akuntabilitas pendidikan. Perluasan akses Wajar, mencakup perbaikan fisik sekolah yang membutuhkan dana cukup besar. Tahun ini Disdik merencanakan perbaikan gedung tingkat SD dan SMP. “Kita berharap Wajar kita, Wajar yang bermutu. Ada 75 SD yang kita prioritaskan untuk perbaikan gedung.

Sedangkan SMP kita akan menambah beberapa ruangan kelas,” kata Nur Amin. Sementara peningkatan mutu, pengembangan bisa dilakukan dengan mengadakan lomba sains dan berbagai festival yang juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Di Padang masih terdapat beberapa sekolah yang belum terakreditasi. Akibatnya belum bisa mencapai standar mutu sekolah, sehingga kualitas pendidikan bisa meningkat.

Diakuinya, terdapat beberapa hambatan untuk mencapai pengembangan tersebut, terutama kendala dana. Pasalnya 65 persen APBD terserap untuk gaji pegawai. Sisanya dibagi untuk 52 SKPD yang ada di Kota Padang. “Memang porsi untuk pendidikan termasuk besar, yaitu 14 persen untuk perbaikan fisik. Namun hal ini belum mencukupi, karena total dana sekitar Rp 38 miliar tersebut, Rp 18 miliarnya adalah DAK (dana alokasi khusus),” ulasnya.

Selain anggaran, SDM juga masih menjadi kendala. Sulitnya mengubah mindset pendidikan SDM pendidikan, dari pola lama menjadi pola mandiri. Kontribusi masyarakat juga sangat dibutuhkan. Masyarakat sebagai kontrol sosial, Dinas Pendidikan sebagai pembuat kebijakan, serta pihak sekolah sebagai pelaksana, dan siswa sebagai objek. “Minimnya APBD, tentu saja kita butuh partisipasi masyarakat,” katanya. Namun ke depan, Nur Amin berjanji, akan meminimalisir pungutan yang akan dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. (a/y)

sumber:posmetropadang.com

Posted in Pendidikan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives
Categories
May 2009
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
SEO MONITOR
Blog Stats
  • 469,901 hits

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Join 5 other followers

%d bloggers like this: