Tak Gratiskan Pendidikan, Pemerintah Daerah Dimakzulkan


Semarang: Pemerintah pusat akan memberikan sanksi tegas kepada pemerintah daerah yang tidak ikut menggratiskan pendidikan dasar tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

“Salah satu sanksi, pihak yang tidak menggratiskan pendidikan akan di-impeach (dimakzulkan),” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 2009 di Semarang, Rabu (27/5).

Namun, Bambang belum bisa menjelaskan secara rinci sanksi tersebut. “Nanti kita akan atur,” katanya.

Bambang menegaskan pendidikan dasar gratis harus bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia mulai tahun ini karena pendidikan gratis sembilan tahun sudah mulai dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, hingga Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, dana pemerintah pusat berupa bantuan operasional sekolah (BOS) kadang-kadang tidak mencukupi untuk biaya pendidikan gratis. Untuk itu, pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi harus mengalokasikan dana pendamping BOS.

Bambang mengaku sudah berkunjung ke 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang semuanya sudah mendukung program pendidikan gratis, yakni Kudus, Jepara, Purwodadi, Kota Surakarta, Karanganyar, Sragen, Temanggung, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas.

Selain itu, juga sudah ada beberapa provinsi yang telah melaksanakan pendidikan gratis, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Mulai tahun ini, kata Bambang, pendidikan gratis tingkat SD dan SMP harus dilaksanakan. Bahkan, ada beberapa daerah yang sudah menggratiskan pendidikan untuk tingkat SMA, SMK, dan madrasah aliyah.

Bambang mengatakan di era otonomi daerah seperti saat ini membuat pendidikan gratis tidak harus seragam. “Pelaksanaannya sesuai kemampuan daerah masing-masing,” katanya.

Meski pendidikan sembilan tahun gratis, namun Bambang tetap mempersilakan bagi orang tua siswa yang ingin memberikan sumbangan pendidikan kepada sekolah. “Tidak ada larangan menolak sumbangan,” kata dia.

Menurut pria asal Temanggung ini, sumbangan berbeda dengan pungutan. Jika dalam pungutan akan ditentukan jumlah dana beserta waktunya, sedangkan sumbangan bersifat sukarela bagi orangtua siswa yang ingin menyumbang sekolah. “Syarat sumbangan adalah jumlah dan waktunya tidak ditentukan oleh pihak sekolah,” katanya. (ROFIUDDIN) -TEMPO Interaktif-

Posted in Pendidikan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives
Categories
June 2009
M T W T F S S
« May   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
SEO MONITOR
Blog Stats
  • 470,204 hits

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Join 5 other followers

%d bloggers like this: